RHIZMA ERIKO PUTRO, 030516190 (2009) PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH BERDASARKAN KONSEP OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Penghapusan dan penggabungan daerah adalah kewenangan pemerintah pusat dimana kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang diberikan secara normatif oleh peraturan perundang-undangan. Penghapusan dan penggabungan daerah adalah satu proses dimana yang berwenang menentukan penghapusan dan penggabungan daerah adalah Presiden dan hasil akhirnya harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, hal ini terkait dengan pelaksanaan asas ius contrarius actus. Dalam penghapusan dan penggabungan daerah di Indonesia diatur mekanisme bahwa: a.Daerah yang dinyatakan gagal dalam melaksanakan otonominya kemudian dihapus. Daerah yang dihapus oleh pemerintah pusat kemudian digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan; b. Penggabungan daerah dapat dilakuakan dengan cara penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda, Penggabungan beberapa provinsi menjadi satu provinsi, Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda, Pengabungan beberapa kabupaten/kota menjadi satu kabupaten.